KENAIKAN HARGA BERAS 2008

Perusahaan Umum (Perum Bulog), sudah memberikan ancar-ancar, bahwa tahun 2008 ini, akan ada kenaikan harga beras sebesar 5% dari harga pada akhir 2007. Namun pada akhir Desember 2007, harga komoditas pangan utama itu sudah terlebih dahulu merayap naik. Meskipun kenaikannya masih sebatas Rp 100,- sampai dengan Rp 200,- di tingkat eceran. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh adanya musim paceklik (kelangkaan pangan), yang selalu rutin terjadi pada awal musim penghujan, sampai dengan panen padi dan jagung, pada bulan Maret dan April nanti.

Namun kenaikan harga beras ini bisa tidak turun, apabila stok nasional, lebih kecil dari permintaan pasar, dan pemerintah tidak melakukan impor. Dengan angka produksi yang stagnan sebesar 33 juta ton per tahun, atau setara dengan 54 juta ton gabah, sebenarnya Indonesia termasuk negara yang rawan kekurangan beras. Memang sebagian besar masyarakat, masih mengandalkan sumber karbohidrat alternatif seperti jagung, singkong, sagu, talas, keladi, dan juga gandum. Namun volume konsumsi produk pangan tersebut masih sangat kecil jika dibanding beras.

Produksi jagung nasional yang mencapai 15 juta ton misalnya, hampir 100% berupa jagung kuning, yang diserap oleh industri pakan ternak. Sementara produksi jagung putih untuk dikonsumsi sebagai nasi jagung, hanya sebatas di kawasan pegunungan di Jawa, Madura, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi. Demikian pula dengan singkong, yang sebagian besar produksinya terserap untuk industri tepung tapioka, dan casava sebagai bahan pakan ternak. Meskipun produksi tapioka, sebagian juga diserap untuk bakso dan kerupuk.

# # #

Meskipun selama ini selalu ada kekhawatiran terhadap tingginya konsumsi gandum nasional, tetapi volumenya yang 5 juta ton per tahun, atau sekitar 15% dari volume konsumsi beras nasional, merupakan indikator bahwa beras tetap merupakan bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Stagnannya produksi beras nasional, potensial untuk menaikkan harga, sebab populasi penduduk Indonesia terus mengalami pertambahan sekitar 2% per tahun. Hingga idealnya, memang harus ada kenaikan produksi beras antara 1 sd. 2 % per tahun secara terus menerus.

Bagi pemerintah, menipisnya stok beras nasional, akan segera ditanggulangi dengan impor. Meskipun setiap kali ada rencana pemerintah untuk mengimpor beras, selalu ada reaksi keras dari para politisi, dengan mengatasnamakan nasib petani. Dalam praktek, petani tidak pernah dirugikan oleh impor beras. Kerugian petani setiap panen raya tiba, dan harga gabah jatuh, sebenarnya bukan disebabkan oleh impor beras. Pertama, jatuhnya harga beras disebabkan oleh panen raya yang selalu terjadi serentak. Kedua, panen raya selalu terjadi pada musim penghujan, hingga kadar air gabah sangat tinggi, dan upaya penjemuran juga terkendala mendung.

Di negara-negara penghasil padi, panen raya juga selalu terjadi serentak pada musim penghujan. Tetapi agroindustri beras di negara-negara tetangga, selalu dilengkapi dengan heater (pengering) gabah. Hingga kadar air gabah selalu bisa dikendalikan, dan kerusakan bisa diminimalkan. Di India, Thailand, dan Vietnam, petani padi juga terorganisir dalam kelompok dan koperasi. Koperasi inilah yang akan membeli gabah petani secara cash, mengeringkannya, dan menyimpannya dalam silo. Penggilingan gabah menjadi beras, dilakukan secara bertahap, hingga harga beras selalu bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat. Bukan oleh pemerintah.

Dengan tertatanya kelembagaan petani, maka data produksi, luas areal, dan individu petani, selalu terekam dan terupdate setiap periode tertentu. Biasanya setiap bulan. Inilah yang disebut sebagai database agroindustri beras. Di Indonesia, yang terekam hanya luas areal dan volume produksi, tanpa ada data individu petani sebagai produsen. Kelemahan ini berdampak ke beberapa aspek. Mulai dari upaya penyaluran kredit, sampai ke pemberian insentif kepada petani yang berprestasi. Akibatnya, upaya peningkatan produksi selalu mengalami hambatan serius.

# # #

Ada beberapa alternatif untuk menaikkan produksi beras nasional. Pertama, dengan membentuk kelembagaan petani, berupa koperasi petani padi (koperasi produksi). Koperasi yang selama ini menangani agroindustri padi, adalah Koperasi Unit Desa (KUD), yang merupakan koperasi serba usaha, dan sebagian besar anggotanya bukan petani. Dengan tertatanya kelembagaan petani, penyaluran kredit, dan pemberian insentif (bukan subsidi), bisa dilakukan dengan lebih profesional. Ini semua hanya berlaku untuk agribisnis padi sawah berpengairan teknis.

Untuk sawah lahan kering, selain penataan kelembagaan, penyaluran kredit usaha, dan pemberian insentif, juga diperlukan kredit investasi untuk pengadaan air. Bisa melalui deep well, bisa menyedot air sungai. Hingga tingkat produktivitas sawah tadah hujan akan meningkat. Selain itu juga masih ada alternatif upaya, dengan budi daya padi pasang surut dan padi ladang. Areal lahan pasang surut kita masih sangat luas. Demikian pula dengan areal untuk padi ladang. Namun budi daya dua jenis padi ini tidak bisa diserahkan 100% kepada rakyat.

Kita punya BUMN perkebunan dan HTI (Hutan Tanaman Industri), serta perusahaan perkebunan. Secara rutin, mereka selalu melakukan peremajaan tanaman. Katika itulah pemerintah bisa mewajibkan mereka untuk menanam padi ladang, tentu dengan subsidi dan insentif dari pemerintah. Selain itu, sudah saatnya BUMN kita juga diberi tugas untuk membudidayakan padi pasang surut. Sebab banyak lahan pasang surut, yang arealnya bersebelahan dengan perkebunan besar. Bagaimana pun BUMN dan perkebunan swasta besar itu punya skil dan modal, untuk menggarap lahan pasang surut. (R) # # #

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s