BENARKAH SEAFOOD KITA BERMASALAH?

Beberapa waktu yang lalu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), menemukan produk permen eks RRC di pasar swalayan, mengandung formalin. Dibanding dengan produk tahu, ikan, dan lain-lain bahan pangan, volume permen yang mengandung formalin relatif sangat kecil. Temuan ini, oleh Badan POM dipublikasikan, sama dengan publikasi terhadap komoditas tahu dan ikan, yang beberapa tahun silam juga ditemukan Badan POM mengandung formalin. Publikasi terhadap permen RRC berformalin ini, tampaknya membuat negeri raksasa itu berang. Tidak berapa lama kemudian mereka mengumumkan, bahwa produk laut asal Indonesia telah tercemar oleh zat berbahaya.

Yang dimaksud dengan produk laut, pastilah seafood, dan rumput laut, yang akan dikonsumsi manusia. Hingga apabila produk itu tercemar, akan membahayakan konsumen di negeri RRC. Namun RRC tidak menjelaskan, produk laut jenis apa yang tercemar, dan bahan berbahaya apa yang mencemari, serta lain-lain detilnya. Hingga para pejabat dan pelaku usaha di Indonesia, banyak yang bertanya-tanya. Terlebih, pernyataan para pejabat RRC tersebut, keluar tidak berapa lama setelah Badan POM di Indonesia merazia permen, kembang gula, bahkan juga produk obat tradisional eks RRC. Dalam mengawasi produk pangan di pasar-pasar swalayan, Badan POM cukup jelas menyebutkan bahwa ada produk permen dan kembang gula yang mengandung formalin. Hanya kebetulan, produk itu berasal dari RRC.

Karena pernyatan para pejabat RRC, itu tidak secara spesifik menyebut produk hasil laut yang tercemar, maka diduga, ini hanyalah pernyataan politis. Perang dagang demikian sangat sering terjadi. Ketika pembajakan film dan musik AS marak di Indonesia, maka negeri adidaya itu menolak produk udang, dan paling sering kakao, dari Indonesia. Lama-lama Indonesia jengkel juga hingga mengancam akan menghentikan impor kapas, gandum, bungkil, dan buah-buahan dari AS. Ketika diancam demikian, sikap AS sedikit melunak. Pernyataan para pejabat RRC, ini sebenarnya hanya sebatas bersifat politis di sektor perdagangan. Sebab secara politis, hubungan Indonesia dengan RRC baik-baik saja.

# # #

Kalau ada produk hasil laut yang bermasalah, tentu harus ada penjelasan lanjutan. Apakah cemaran zat berbahaya itu berasal dari produk hasil laut itu sendiri. Kasus Minamata di Jepang, adalah contoh produk hasil laut, yang tercemar oleh limbah merkuri. Pencemaran itu terjadi karena laut (teluk) yang merupakan habitat ikan tersebut, telah tercemar oleh limbah merkuri dari sektor industri. Teluk Jakarta misalnya, potensial tercemar oleh logam berat, termasuk merkuri. Terutama perairan di sekitar muara Cisadane di Tangerang. Sebab hulu Cisadane di Pongkor, Kabupaten Bogor, merupakan areal pertambangan emas. Termasuk para penambang liar, yang menggunakan merkuri tanpa ukuran wajar, serta tanpa penanganan limbah yang benar.

Produk hasil laut yang diekspor ke RRC, juga ke negara-negara lain, terutama Jepang, terdiri dari hasil eksplorasi laut, serta hasil budi daya. Tuna dan cakalang adalah ikan hasil eksplorasi laut lepas. Sementara udang dan bandeng adalah produk hasil budi daya air payau. Produk hasil budi daya, lebih berpeluang untuk tercemar limbah berbahaya, dibanding dengan produk eksplorasi dari laut. Namun, apabila benar bahwa produk hasil budi daya itu telah tercemar oleh limbah yang terbawa air, maka pencemaran tersebut juga akan mengganggu keseluruhan ekosistem yang ada. Ketika tambak-tambak di Pantura tercemar virus, maka udang yang dibudidayakan di sana sebagian besar mati. Ketika limbah pabrik tekstil yang ditampung di kolam penampungan hanyut terbawa banjir ke waduk Saguling, maka ikan dalam karamba di waduk tersebut mati semua.

Pencemaran produk hasil laut, juga bisa terjadi setelah produk tersebut diangkat dari habitat atau lokasi budidayanya. Udang dan kodok beku dari negeri kita, beberapa kali diklaim tercemar bakteri Salmonela. Pencemaran produk hasil laut yang terjadi selama proses pasca panen dan pengemasan, merupakan keteledoran pihak pengusaha. Namun bisa saja, pencemaran justru dilakukan oleh si nelayan atau pengusaha, untuk meraih keuntungan sebesar mungkin. Penggunaan formalin untuk produk hasil laut adalah sesuatu yang disengaja. Produk hasil laut, juga sering diberi antibiotik, bahkan ikan jambal roti misalnya, ada yang proses pembuatannya dengan disemprot pestisida, dalam rangka mengusir lalat.

# # #

Produk hasil laut, terutama udang dan ikan, dikenal sebagai komoditas yang paling cepat mengalami kerusakan. Untuk itu, sudah ada prosedur baku untuk menanganinya. Ikan yang diangkat dari laut, baik dengan pancing maupun jaring, harus segera dibekukan, dipanggang, digarami, atau langsung diolah dan dikalengkan. Kapal-kapal penangkap ikan modern, selalu dilengkapi dengan ruang pembeku, yang suhunya beberapa puluh derajat di bawah nol. Ikan yang dimasukkan ke sana, akan langsung membeku. Nelayan yang menggunakan kapal kecil, harus membawa balok es, untuk mendinginkan palka tempat ikan. Nelayan yang hanya berbekalkan perahu dan pancing, akan langsung memanggang ikan tangkapan mereka, untuk dijual setelah mendarat nanti.

Agar lebih aman, sebenarnya ikan hasil tangkapan, setelah diangkat langsung dibuang insang, dan isi perutnya, serta dicuci bersih sebelum dibekukan. Dengan perlakuan seperti ini, sebenarnya bahan pengawet sama sekali tidak diperlukan. Terlebih formalin. Nelayan yang menangkap ikan kecil dengan jaring, banyak yang membawa keranjang dan garam. Ikan layang, kembung, tembang, petek, langsung dimasukkan keranjang, bersap-sap dengan garam krosok. Sesampai di darat seluruh hasil tangkapan telah tergarami, dan tinggal menjemur untuk menurunkan kadar air ikan. Pola kerja demikian bisa menghemat balok es, serta menghemat waktu pengasinan ikan. Resiko ikan akan menjadi busuk juga bisa dihindari. Kelemahannya adalah, nelayan tidak mungkin lagi menjual produk ikan tersebut dalam keadaan segar.

Dengan latar belakang demikian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Negara Kelautan dan Perikanan, Indonesia, harus mampu melobi para pejabat RRC. Namun kita sendiri juga harus meningkatkan kehati-hatian kita. Sebab menjaga agar produk pangan apa pun, tidak tercemar bahan berbahaya, sudah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nelayan, serta pengusaha komoditas perikanan dan hasil laut, harus mengubah perilaku negatif yang selama ini dilakukan. Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama yang menyangkut produk perikanan dan hasil laut, harus selalu kita patuhi. Hingga apabila ada klaim atau tuduhan dari pihak pembeli, sikap dan jawaban kita bisa tegas. Kalau memang kita salah harus mengakui kesalahan dan minta maaf, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. (R) # # #

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s