MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM). Inpres memang sudah lebih detil merujuk ke satu bidang atau sektor, dibanding dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan Undang-undang (UU). Namun sebuah Inpres, juga masih sangat makro, apabila tidak diikuti oleh peraturan, dan keputusan di tingkat departemen, kantor menteri negara, lembaga non departemen dan pemerintah daerah.

Hingga Inpres ini juga dikhawatirkan akan mengalami nasib sama dengan Inpres-inpres sebelumnya. Padahal, untuk bisa menggerakkan sektor riil, selain diperlukan sebuah kebijakan politik, juga  dituntut adanya hal-hal detil, hingga kalangan swasta bisa menaati kebijakan tersebut. Salah satu sektor riil yang selama ini terbukti telah mampu berperan menggerakkan roda ekonomi di tingkat mikro adalah TKI. Tahun 1999, ketika krisis ekonomi sedang mencapai puncaknya di Indonesia, pasar sepeda motor justru naik tajam. Ketika itu nilai 1 dolar AS yang mencapai Rp 15.000,- hingga produk pertanian yang diekspor, nilai rupiahnya melambung sangat tinggi.

Namun pasar sepeda motor yang naik tajam itu, juga berasal dari kawasan miskin yang sama sekali tidak punya komoditas ekspor. Ternyata, sepeda motor itu dibeli dengan uang para TKI yang dikirim ke kampung. Gaji para TKI memang dihitung dengan dolar AS. Hingga pendapatan mereka yang dikirim ke kampung juga mengalami kenaikan cukup tajam. Namun, Indonesia tidak pernah menyiapkan para TKI ini dengan standar, seperti yang dilakukan oleh Filipina. Negeri tetangga ini mengakui tenaga buruh migran mereka sebagai sebuah profesi, hingga dilengkapi dengan standardisasi, dan akreditasi. Termasuk standar perlindungan terhadap tindak kekerasan serta pelecehan seksual.

# # #

UKM, sebenarnya juga bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luarbiasa. Kalau kita membeli buah leci dalam kaleng produksi Thailand, bayangan kita pasti di negeri Gajah Putih itu ada sebuah pabrik leci yang cukup besar, dengan kebun mencapai ribuan hektar. Padahal di sana sama sekali tidak ada pabrik pengalengan leci. Areal tanaman leci memang mencapai ribuan hektar, namun bukan merupakan satu hamparan. Pemilik kebun itu juga petani kecil, dengan luas lahan yang kadang-kadang kurang dari satu hektar. Namun para petani itu terorganisir dengan sangat baik, hingga mampu mengatur kebun serta hasil panen mereka.

Leci yang dipanen, langsung disortasi di kebun. Grade A, dimasukkan ke dalam keranjang plastik untuk diekspor ke Jepang, Korea, Taiwan, AS, Kanada, dan Eropa. Grade B masuk Malaysia, dan grade C ke Indonesia. Grade D, yakni leci yang kulitnya cacat, tetapi isinya bagus, langsung dikupas di kebun. Hasilnya dikumpulkan di satu lokasi penampungan untuk dikontrol, dicampur sirup dan dimasukkan ke dalam kaleng. Ruang pengalengan leci ini hanya 4 X 6 m, tetapi ada puluhan lokasi pengalengan. Setelah dikalengkan, leci dipasteurisasi, lalu diangkut ke sentra pemberian kertas label (merk). Di sini kaleng yang sudah berlabel dimasukkan ke dalam kardus, untuk diekpor.

Leci yang cacat dan tidak mungkin dikalengkan, akan dikeringkan sebagai manisan. Ini semua bisa berlangsung, karena di Thailand, ada kelompok, dan koperasi petani leci, kelompok, dan koperasi perajin leci kalengan, serta asosiasi leci nasional. Masing-masing punya tugas yang tidak saling overlaping. Petani, dan perajin ini terdata rapi, berikut luas areal tanaman, dan hasil panen.  Bank memberikan dukungan modal. Baik modal kerja maupun investasi. Perusahaan ekspedisi, dan jasa angkutan udara serta kapal laut, juga memberikan dukungan penuh. Pernik-pernik kecil tetapi cukup rumit inilah terutama, yang bisa membuat leci segar maupun kalengan dari kebun rakyat itu bisa sampai ke Eropa.

Struktur dan sistem ini dibangun bukan hanya dalam hitungan tahun, melainkan puluhan tahun. Dan hal demikian, bukan hanya terdapat di Thailand, melainkan juga di Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Kalau di Eropa, AS, Australia dan Jepang, model “UKM” seperti ini sudah sangat biasa. Agroindustri wine dan parfum Perancis yang merajai dunia, bukan berasal dari kebun serta pabrik besar, melainkan dari UKM. Namun UKM di Perancis juga terstruktur rapi, dengan sistem kerja standar, hingga secara keseluruhan bisa lebih efisien dibanding perusahaan besar. Agroindustri bunga potong di Belanda, juga berasal dari kelompok tani serta koperasi bunga di Alsmeer. Bukan hanya dari perusahaan besar.

# # #

Selain petani dan perajin kecil yang bergabung dalam kelompok, koperasi, dan asosiasi; masih ada lagi pola UKM yang berkembang di negara maju. Toyota, Sony, bahkan juga Boeing, adalah perusahaan raksasa, yang komponen utama di dalamnya UKM. Di Jepang, ibu-ibu rumah tangga, para pensiunan, dan penyandang cacat; bisa bekerja di rumah untuk menghasilkan komponen mobil, kulkas, bahkan pesawat jumbo jet. Yang mereka buat tentu bukan peralatan canggih, melainkan baut, karet bantalan baut, dan lain-lain komponen, yang kalau dikerjakan oleh perusahaan besar, justru akan tidak efisien. Di Indonesia, pola demikian antara lain sudah diterapkan oleh Astra, yang membina kelompok perajin besi di Cisaat, Sukabumi.

PLN juga sudah membina perajin keramik untuk membuat peralatan listrik. Namun yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun BUMN ini, merupakan inisiatif mereka sendiri. Sebab selama ini, tidak pernah ada program pemerintah, yang bisa menjadi gerakan untuk mengembangkan UKM. Para pejabat pemerintah dan LSM, kadangkala malahan menganggap bahwa pengembangan UKM, bertujuan untuk membuatnya menjadi besar. Memang benar ada pengusaha kecil yang mampu mengembangkan diri menjadi besar, namun jumlahnya sangat sedikit. Hingga UKM-UKM itu, harus dikelompokkan, dikoperasikan, diasosiasikan, hingga secara kolektif mereka bisa menjadi besar dan sehat.

Detil mikro seperti inilah yang di Indonesia, tidak pernah terperhatikan. Sebab presiden, menteri, anggota DPR, gubernur, dan bupati, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak profesional. Mereka menganggap bahwa membangun UKM yang mampu mengekspor leci seperti di Thailand, cukup hanya digerakkan dengan sebuah Inpres, dan semuanya akan beres. Sementara Thailand, membangun struktur dan sistem UKM ini, dengan bekerja keras selama puluhan tahun. Kelompok, dan koperasi yang berkinerja baik, juga cukup banyak di Indonesia. Namun mereka tidak menjadi bagian dari struktur nasional. Atau struktur dan sistem bisnis nasional kita, sebenarnya tidak pernah secara tulus mampu mengakomodasi UKM. (R) # # #

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s