REFORMASI AGRARIA MAKIN MENDESAK

Sengketa lahan yang amat sering terjadi di negeri ini, semakin menunjukkan bahwa reformasi agraria (land reform) benar-benar mendesak untuk dilaksanakan. Landasan hukum untuk melaksanakan reformasi agraria sebenarnya sudah ada, yakni Undang-undang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang terkenal dengan nama UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Belum sempat UUPA dilaksanakan di lapangan, sudah terlanjur meletus peristiwa G. 30 S, pada tahun 1965.

Pemerintah Orde Baru, tidak mungkin melanjutkan reformasi agraria, dengan beberapa alasan. Pertama, UUPA dianggap “produknya PKI”. Kedua, pemerintah Orde Baru yang didukung oleh kalangan pengusaha, termasuk pengusaha perkebunan, justru tidak rela kalau UUPA dilaksanakan. Sebab banyak lahan eks PTPN, terutama yang dekat dengan kota besar, yang kemudian dikuasai oleh elite politik kita, termasuk institusi militer. Beberapa kebun yang swasta di Jawa Tengah yang kemudian dikuasai PKI,  setelah G. 30 S, justru dikuasai oleh Kodam Diponegoro melalui PT Rumpun.

Alasan lain mengapa pemerintah Orde Baru, juga pemerintah setelah era reformasi tidak melaksanakan reformasi pertanian adalah, secara teknis pekerjaan ini sulit dan akan memakan waktu lama. Taiwan yang termasuk sukses melaksanakan reformasi agraria, memerlukan waktu 10 tahun, dari 1949 sd. 1959. Sebab reformasi bukan sekadar membagi-bagikan lahan milik tuan tanah, kepada para petani. Kalau hanya ini yang dilakukan, justru akan terjadi inefisiensi. Sebab petani tidak mungkin mengelola lahan mereka seproduktif perusahaan besar.

# # #

Kondisi Taiwan tahun 1950 dan 1960an, sebenarnya lebih jelek dari kondisi Indonesia sekarang. Rakyat Taiwan juga mengalami kelaparan, hingga terpaksa makan buah pacira. Padahal pacira adalah tanaman hias peneduh jalan yang didatangkan penjajah Portugis dari Amerika Latin ini, buahnya mengandung racun HCN. Daging buah pacira itu mereka rendam dalam air, agar racunnya hilang sebelum mereka konsumsi. Rakyat Taiwan juga sempat makan bulgur bantuan FAO, seperti halnya masyarakat kita.

Reformasi agraria yang kemudian dilakukan oleh Taiwan pertama-tama memang membagi-bagi tanah perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, kepada para petani. Tetapi petani ini diorganisir dalam bentuk kelompok sesuai dengan jenis komoditasnya. Ada kelompok tani padi, jagung, ubi jalar, kentang, kedelai, yang merupakan komoditas pangan. Ada pula kelompok petani cabai, bawang, kol dan lain-lain yang merupakan kelompok komoditas sayuran. Kemudian ada kelompok tani tanaman hias, buah-buahan, peternak, petambak udang dan ikan, serta nelayan. Kelompok tani ini bukan berbasis teritorial (kampung, desa), melainkan jenis komoditasnya.

Kelompok-kelompok tani sejenis ini, kemudian bergabung dalam koperasi, yang juga berbasis komoditas. Koperasi-koperasi ini selanjutnya membentuk asosiasi petani, juga sesuai dengan kelompok komoditasnya. Selain kelembagaan berbasis komoditas, masih ada lagi kelembagaan berbasis alur kegiatan hulu hilir. Hingga ada kelompok, koperasi dan asosiasi breeder, kelompok, koperasi dan asosiasi pelaku budi daya, ada pemroses hasil pertanian, dan pelaku trading. Sambil membentuk kelembagaan petani, pemerintah Taiwan juga menyusun database pertanian, menurut jenis komoditasnya.

Lembaga pertanian ini, bersama dengan pemerintah menyusun ketentuan standar mutu, insentif bagi petani berprestasi, bantuan bagi komoditas pertanian yang gagal panen atau sukses tetapi harganya jatuh. Juga ketentuan penalti bagi petani yang melanggar aturan main. Pemerintah kemudian mengalokasikan kredit untuk berbagai komoditas itu, mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari breeding dan penyedia sarana-prasarana, sampai ke pasca panen dan trading. Yang dimaksud sarana-prasarana pertanian, bukan sekadar pupuk, pestisida, dan peralatan, melainkan juga sarana informasi dan komunikasi. Mulai dari buku-buku, majalah, radio, televisi, lembaga riset, dan pusat-pusat informasi.

# # #

Hingga reformasi agraria, jelas bukan sekadar reformasi kepemilikan lahan. Selain itu diperlukan pula reformasi kelembagaan, skil, kredit, dan informasi serta komunikasi. Tahun 1990an, petani cabai atau bunga krisan Taiwan dengan skala sekecil apa pun, misalnya dengan lahan 0,25 hektar, pasti punya komputer, telepon dan jaringan internet. Sebab database cabai serta bunga krisan itu sudah online. Petani bukan hanya sekadar bisa mengakses data, melainkan juga mengupdate langsung, informasi menyangkut dirinya. Hingga ketika petani akan mulai menanam cabai, dia wajib lapor ke kelompok, koperasi dan asosiasi, melalui milis.

Misalnya dia akan menanam cabai jenis apa, berapa luas, lokasinya di mana, berapa modalnya, dari mana modal itu (sendiri, kredit), dia perlu pupuk dan pestisida apa saja, kapan diharapkan panen dan lain-lain informasi. Data tentang diri petani itu sendiri sudah ada dalam database. Hingga selain bisa melihat posisi pertanian cabai di kelompoknya, petani tadi juga bisa melihat data koperasi, dan asosiasi, mulai dari tingkat kampung, desa, kecamatan, distrik, provinsi sampai ke tingkat nasional. Karena masing-masing petani anggota kelompok selalu mengupdate posisinya sendiri, maka secara nasional, database pertanian Taiwan selalu terupdate.

Pola yang diterapkan Taiwan ini, sebenarnya merupakan pola standar di negara-negara maju. Baik di Eropa, AS, Jepang, Australia, Afrika Selatan dan lain-lain. Bahkan Thailand, Malaysia dan juga Vietnam, sekarang sudah menerapkan sistem ini. Tinggal Indonesia yang masih terus kedodoran. Jangankan kelompok, koperasi dan asosiasi cabai. Sedangkan asosiasi petani padi pun, kita belum punya. Hingga kita tidak pernah bisa benar-benar tahu, berapa riil angka produksi serta stok beras kita. Sebab kita baru punya data statistik. Bukan database. Data statistik bersifat anonim, sementara database lengkap dengan nama petani, institusi, alamat dan lain-lain yang selalu terupdate dan bisa diakses.

Kasus sengketa tanah terakhir terjadi di Pasuruan, yang mengakibatkan rakyat  menjadi korban penembakan oleh tentara. Ini merupakan sinyal, bahwa reformasi agraria sudah semakin mendesak. Pekerjaan besar ini tentu bukan hanya menjadi tugas Departemen Pertanian, melainkan juga Badan Pertanahan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Perhubungan, dan juga Kantor Menteri Negara BUMN. Seandainya tahun 2008 atau 2009 dimulai, maka reformasi agraria ini paling cepat baru akan selesai 2018 atau 2019. Berdasarkan pengalaman Taiwan,  hasilnya baru akan mulai tampak pada tahun 2020an. (R) # # #

One thought on “REFORMASI AGRARIA MAKIN MENDESAK

  1. menarik sekali dan sungguh berkualitas skali
    Indonesia perlu sekali pelan2 belajar dari negara2 yang sudah berhasil
    Yg jadi pertanyaan kapan kita akan memulai & bagaimana cara memulainya
    ini menjadi pemikiran kita bersama . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s