S.O.S. PENCAPLOKAN LAHAN PERTANIAN!

Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian, baru-baru ini mengeluh tentang pencaplokan lahan pertanian seluas lebih dari 3 juta hektar. Dengan asumsi panen 5 ton gabah per hektar per musim tanam, maka potensi kehilangan hasil panen akan mencapai 15 juta ton. Ini bisa terjadi karena sejak tahun 2004, di Badan Pertanahan Nasional sudah ada ajuan alih fungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan non pertanian, oleh pemerintah daerah. Padahal sebenarnya sudah ada Keputusan Presiden (Keppres), yang melarang alih fungsi lahan berpengairan teknis, untuk penggunaan non pertanian.

Pencaplokan lahan pertanian berpengairan teknis ini, disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain pemilik lahan merasa hasil budi daya padi sangat tidak memadai. Lahan berpengairan teknis di Jawa, khususnya yang berdekatan dengan kota, harga pasarannya sekitar Rp 100.000,- per m2.  Hingga nilai lahan per hektar mencapai Rp 1.000.000.000,- Dengan tingkat suku bunga deposito 7% per tahun, kalau lahan sawah itu dijual dan uangnya dideposito, akan menghasilkan bunga Rp 70.000.000,- per tahun. Hasil ini diperoleh, tanpa kerja apa pun, dan uang Rp 1.000.000.000,- tetap utuh. Hanya sekarang petani tidak bisa menikmati hasil dari kenaikan nilai lahan.

Kalau lahan 1 hektar itu ditanami padi dengan panen 3 X setahun, maka hasilnya 5 ton X 3 X Rp 2.000.000,- = Rp 30.000.000,- Hasil ini diperoleh dengan asumsi 1 X panen bisa 5 ton dan harga dasar gabah Rp 2.000,- dipenuhi tengkulak. Dan Rp 30.000.000,- adalah hasil kotor yang harus dipotong biaya produksi, yang nilainya berkisar antara Rp 4.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- per musim tanam per hektar. Dengan kondisi seperti ini, petani jelas akan merugi kalau harus menanam padi. Lebih untung lahannya dijual dan uangnya dideposito. Dalam praktek, hasil penjualan lahan sawah ini akan digunakan petani untuk tujuan konsumtif.

# # #

Di Jepang, upaya untuk mencaplok lahan pertanian berpengairan teknis, juga terjadi dengan intensitas sangat tinggi. Untuk tetap memacu produksi padi, pemerintah juga memproteksi petani padi dengan berbagai cara. Antara lain, pemerintah juga melarang alih fungsi lahan berpengairan teknis, untuk tujuan non pertanian. Bagi pelanggar aturan ini, sanksinya sangat jelas dan pasti diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Namun di lain pihak, petani juga dirangsang dengan insentif. Kalau mereka menanam padi dan hasilnya sesuai dengan target, maka ada insentif bonus yang bentuknya bisa macam-macam.

Bahkan bersedia menanam padi pun, petani sudah berhak atas insentif, berupa fasilitas kredit dengan tingkat suku bunga lebih rendah dibanding kredit pertanian untuk komoditas non padi. Kalau petani bersedia menanam padi di lahan pertanian nonpadi, maka insentifnya bertambah berupa keringanan pajak. Apabila petani menanam padi di lahan non pertanian, insentifnya berupa pembebasan pajak. Itulah sebabnya di Jepang, kita bisa menyaksikan ada areal pertanaman padi di antara gedung bertingkat di perkotaan. Berbagai insentif ini relatif berhasil mempertahankan tingkat produksi beras.

Proteksi terhadap petani padi, juga masih dilakukan oleh pemerintah Jepang, dengan cara mengenakan hambatan ekspor beras ke negeri tersebut. Baik dengan hambatan tarif maupun non tarif yang sangat ketat. Dengan cara ini pun, masih ada saja lahan pertanian berpengairan teknis yang nganggur ditelantarkan. Sebab petaninya sudah tua atau meninggal, sementara anak-anak petani itu tidak ada yang tertarik untuk menanam padi. Selain karena tidak punya skil, anak muda Jepang juga menganggap pekerjaan menanam padi hasilnya kecil dan tidak prestisius. Pemerintah Jepang sendiri pusing menghadapi persoalan ini.

Pemerintah Indonesia, sebenarnya masih beruntung, sebab petani masih mau bergelut menanam padi, meskipun hasilnya tidak memadai, dan tidak ada proteksi serta insentif sama sekali. Namun lama kelamaan, petani juga punya akal. Daripada ditanami padi hasilnya tidak memadai, lebih baik lahan dijual dan duitnya dideposito atau untuk usaha lainnya. Dengan cara ini, petani sudah bisa lepas dari lingkaran kemiskinan, yang selama ini melilit keluarga mereka. Kalau panen padi kita berpotensi turun sampai 15 juta ton, maka kemungkinan untuk impor beras, menjadi sangat besar dalam waktu dekat ini.

# # #

Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air, menyalahkan Pemda yang hanya melihat keuntungan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengalih fungsikan lahan pertanian padi ke proyek perumahan, pabrik, atau mall, maka PAD akan langsung naik. Selain itu, proyek fisik demikian juga potensial untuk dijarah beramai-ramai dengan istilah “korupsi berjamaah”. Dalam era Otonomi Dareah sekarang ini, Keppres menjadi tidak ada artinya apa-apa. Sebab sangat banyak Perda yang bertentangan dengan UU di atasnya. Undang-undang (UU) untuk memproteksi lahan berpengairan teknis, menjadi sangat mendesak.

Namun yang menjadi masalah, UU di Indonesia bisa menjadi sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Meskipun UU sudah diberlakukan, tanpa adanya kontrol yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas, maka UU itu akan tetap tinggal UU. Sebenarnya, pemerintah, bisa menugaskan BUMN terutama BUMN perkebunan, untuk menutup defisit beras ini, dengan budi daya padi ladang. Selain BUMN, perusahaan swasta pun bisa diberi tugas demikian. Selama ini mereka selalu melakukan replanting. Lahan hasil tebangan, biasanya hanya ditanami cover crops, atau diserahkan petani untuk budi daya jagung dan singkong. Pemerintah bisa minta mereka untuk menanami lahan bekas tebangan ini dengan padi ladang.

Tugas ini juga bisa “dititipkan” sebagai prasyarat perijinan membuka kebun atau HTI. Tiap pengaju bisa diberi jatah menanam padi ladang, yang hasilnya akan dibeli oleh Bulog sebagai stok nasional. Dengan catatan, Bulognya juga harus bersih. Sebab kualitas padi ladang, jauh lebih tinggi dibanding padi sawah, terutama IR 64. Hingga bukan mustahil kalau upaya ini berhasil, padi ladang akan masuk pasar bebas dengan harga tinggi, sementara stok Bulog diimpor dari luar negeri. Yang jelas, pencaplokan lahan berpengairan teknis ini tidak mungkin diatasi dengan proyek lahan gambut 1 juta hektar. Sebab penanganan lahan gambut jauh lebih rumit dibanding dengan lahan kering. (R) # # #

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s